Ekonomi bab III Keuangan publik dan Kebijakan Fiskal

— Pengertian APBN & APBD
— APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersangkutan.
— APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.
— Fungsi APBN & APBD
1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilisasi
— Penyusunan APBN
Pada saat APBN disusun setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu antara lain harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku buinga, nilai tukar rupiah terhadap Dollar.
Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi atas sumber ketidakpastian tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN.
— Tujuan Perubahan Format & Fomat Baru APBN
Sejak tahun 2003 Indonesia tidak menggunakan konsep anggaran berimbang tetapi menggunakan konsep anggaran surplus/defisit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan meningkatkan keterkaitan antara keluaran dan hasil. Selain itu perubahan format anggaran juga untuk klasifiikasi yang digunakan secara internasional.
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 format APBN yang baru mengalami perubahan dari T-account menjadi I-account. Sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya.
— Komposisi APBN
1. Pendapatan negara dan hibah:
• Penerimaan Dalan Negeri
• Penerimaan Hibah
2. Belanja Negara :
• Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja untuk Daerah
3. Surplus/Defisit Anggaran
4. Pembiayaan:
• Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
• Penerimaan pinjaman daerah
• Dana cadangan daerah
• Hasil penjualan kekayaan daerah ang dipisahkan
— Perubahan Format APBD
Format lama :
• Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman
• Pos belanja dibagi kedalam belanja rutin & pembangunan sehingga biaya keseluruhan suatu unit tidak terlihat
• Kriteria belanja rutin dan belanja pembangunan tidak jelas sehingga mudah dimanipulasi
• Berbasis input yaitu sulit dihubungkan dengan tujuan unit terkait
— Komposisi APBD
1. Sumber Penerimaan Daerah :
• Pendapatan Daerah
• Pembiayaan
2. Pos Belanja :
• Belanja Aparatur Daerah
• Belanja Pelayanan Publik
• Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
• Belanja Tidak Tersangka
Format baru :
• Pendapatan terdiri dari PAD dan penerimaan dirinci menurut objeknya
• Pos belanja dibagi atas dasar aktivitas dan jenis biaya di masing-masing dinas dan sumber dananya
• Belanja rutin berulang setiap tahun, sementara belanja pembangunan adalah belanja barang modal
• Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
• Berbasis output yaitu sesuai sasaran dan standar pelayanan yang diharapkan
— Hubungan Antara Keuangan Pusat & Daerah
Hubungan antara pusat dan daerah sejak UU No 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak pada 3 asas yaitu :
• Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
• Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
• Tugas pembantuan : penugasan dari pemerintah kepada Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan — Hubungan antara pusat dan daerah pada akhirnya tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.
— Kebijakan Fiskal Nasional
Kebikajan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi
Berdasarkan kepada jenisnya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Penstabil Otomatik
2. Kebijakan Fiskal Diskresioner
— Penstabil Otomatik
1. Tarif pajak :
• Tarif pajak proporsional : tarif pemungutan pajak dengan menggunakan npresentase yang tetap berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Makin besar jumlah yang kena pajak, maka makin besar pula pajak yang dibebankan
• Tarif pajak progresif : tarif pemungutan pajak dengan presentase yang meningkat. Semakiin besar jumlah yang kena pajak maka semakin besar juga presentase tarif pajaknya
• Tarif pajak regresif : tarif pemungutan pajak yang semakin menurun. Semakin jumlah yang kena pajak maka semakin kecil presentase tarif pajaknya
• Tarif pajak tetap : tarif pemungutan pajak yang tidak berdasarkan presentase tetapi berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak berubah-ubah berapapun jumlah kena pajaknya
2. Asuransi pengangguran
3. Kebijakan harga minimun
— Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya dengan tujuan untuk :
1. Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu
2. Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.
— Peranan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal memegang perana yang sangat penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki
Terdapat 3 jenis sistem anggaran yang dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal, antara lain :
1. Anggaran Surplus
2. Anggaran Defisit
3. Anggaran Berimbang

Ekonomi bab II Pembangunan Ekonomi

— Pertumbuhan Ekonomi vs Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua istilah yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi : kenaikan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun
Pembangunan ekonomi : proses meningkatkan PDB, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi
— Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi:
— Sumber Daya Alam
— Sumber Daya Modal dan Teknologi
— Jumlah Penduduk dan Kualitas Penduduk
— Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
— Luas Pasar atau Pangsa Pasar
— Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi
1. Teori Pertumbuhan Ekonom-EkonomK
2. Teori Neo Klasik
3. Teori Modern
4. Teori Pertumbuhan Austria
— Pembangunan Ekonomi
— Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan
— Tujuan inti dari pembangunan antara lain adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial
— Tahap Pembangunan Ekonomi
1. Tahap Pertanian
Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian
2. Tahap Manufaktur
Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja pada sektor industri
3. Tahap Ketiga
Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa karena pertumbuhan cepat dalam sektor tersebut
— Sumber Pembiayaan Pembangunan Ekonomi
— Simpanan Domestik
— Investasi Asing
— Bantuan Luar Negeri
— Karakteristik Negara Berkembang
— PNB per kapita yang rendah
— Ekonomi agraris
— Kondisi kesehatan yang memprihatinkan
— Tingkat buta huruf yang masih tinggi
— Tingginya angka pertumbuhan penduduk
— Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi
— Pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat
— Produksi nasional yang tinggi adalah cermin suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa yang berlimpah sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
— Kesempatan kerja yang luas akan menyerap pengangguran. Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi
— Perekonomian yang stabil. Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonominya
— Neraca pembayaran luar negeri. Melalui pembangunan ekonomi pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit
— Distribusi pendapatan yang merata. Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yang merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkab gejolak sosial sehingga mengganggu keamanan negara
— Masalah Pembangunan Ekonomi di Indonesia
— Masalah kependudukan : jumlah penduduk yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar, komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan, penyebaran penduduk yang tidak merata, arus urbanisasi yang cukup tinggi
— Masalah kemiskinan
— Keterbelakangan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemajuan teknologi, dan sikap mental ekonomi
— Lapangan pekerjaan
— Pemerataan pembangunan
— Dampak Pembangunan Ekonomi

Dampak Positif :
o Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
o Meningkatkan pendapatan masyarakat
o Fasilitas umum dapat terpenuhi
o Terjadinya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri

Dampak Negatif :
o Meningkatkan urbanisasi
o Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah pembangunan

Ekonomi bab I Ketenagakerjaan

a.Tenaga Kerja : Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasiklan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
b.Angkatan Kerja : Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja karena yang digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran).
c. Kesempatan Kerja : Kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat tertentu, yang di informasikan melalui iklan, dll. Kesempatan kerja ini sering disebut lowongan kerja.
d. Pekerja : setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual.
Pengangguran
Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran bila memenuhi salah satu kategori berikut :
• Sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
• Sedang mempersiapkan suatu usaha baru
• Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidaak mungkin mendapat pekerjaan
• Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
Sistem Upah
Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerjaan mereka.
Penghitungan Upah :
Secara mendasar pemberian upah memiliki tiga tujuan sebagai berikut :
1. Menarik pekerja-pekerja berbakat agar masuk kedalam perusahaan tsb
2. Mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain
3. Memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja

Bentuk-Bentuk Kompensasi Pekerja (Upah)
v Upah berdasarkan waktu : terdiri dari upah per jam, per minggu, atau per bulan. Upah ini dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja
v Upah berdasarkan hasil : digunakan untuk menghargai hasil kerja berdasarkan berapa banyak telah dihasilkan secara individu atau kelompok
v Komisi : bayaran yang diterima berdasarkan presentase hasil penjualan
v Bonus : upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di samping gaji tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan
v Pembagian keuntungan : ide pembagian keuntungan yang diterima perusahaan digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerjanya. Bebrapa perusahaan memasukkan pembagian keuntungan ini pada program pensiun

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Pemerintah dpat meningkatkan kualitas kerja melalui dua jalur yaitu :
Ò Jalur Formal : dengan menyelenggarakan sekolah berjenjang mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi
Ò Jalur Informal : dengan menyelenggarakan kursus-kursus yang murah, pelatihan, lokakarya, dll.
Penyebab Pengangguran
Berikut ini adalah penyebab terjadinya penganguran yaitu :
Ò Penurunan permintaan tenaga kerja
Ò Kemajuan teknologi
Ò Kelemahan pasar tenaga kerja
Ò Jenis-Jenis Pengangguran

Macam-macam pengangguran dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
1. Pengangguran Normal : golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai
2. Pengangguran Terselubung : golongan angkatan kerja Yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidsk cukup untuk memenuhi kebutuhannya
3. Pengangguran terbuka : golongan angkatan kerja yang betul-betultidak mendapatkan kesempatan bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Jenis pengangguran ini terbagi atas :
1. Pengangguran friksional : pengangguran yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi
2. Pengangguran musiman : pengangguran yang terjadi karena pergantian musim sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang tersedia di beberapa industri seperti sektor pertanian
3. Pengangguran konjungtural : pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa
4. Pengangguran struktural : pengangguran yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi
5. Pengangguran sukarela : pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja tetap[I dengan sukarela dia tidak mau bekerja karena mungkin sudah cukup dengan kekayaan yang dimiliki
6. Pengangguran deflasioner : pengangguran yang disebabkan karena lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja
7. Pengangguran teknologi : pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi yakni pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin
8. Dampak Pengangguran

Berikut ini disajikan dampak-dampak dari adanya pengangguran yaitu :
Ò Dampak Ekonomi : seperti nilai GDP akan menurun, dan pendapatan nasional akan berkurang bersamaan denga turunnya standar hidup
Ò Dampak Sosial : seperti naiknya tingkat kejahatan, naiknya ketergantungan narkoba dan alkohol, hilangnya harga diri serta kepercayaan diri para pengangguran, dll
Ò Dampak Individu dan Keluarga : jumlah konsumsi akan bekurang, meningkatkan ketergantungan dengan pihak lain yang menjadi tumpangan mereka selama menganggur
Ò Cara Mengatasi Pengangguran
1. Mengatasi pengangguran friksional dan sukarela:
 Menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debiokratisasi
 Memberikan bantuan pinjaman lunak dan bantuan lain untuk memacu kehidupan industri kecil
2. Mengatasi pengangguran konjungtural :
 Meningkatkan daya beli masyarakat
 Mengatur bunga Bank agar tidak terlalu tinggi
3. Mengatasi pengangguran struktural :
 Menyediakan lapangan kerja
 Mengadakan pelatihan tenaga kerja
 Menarik investor
4. Mengatasi pengangguran musiman :
 Pelatihan ketrampilan lain selain bidang yang sudah digeluti
 Menginformasikan lowongan kerja yang ada disektor lain kepada masyarakat
5. Mengatasi pengangguran deflasioner :
 Pelatihan tenaga kerja
 Menarik investor baru
6. Mengatasi pengangguran teknologi :
 Pengenalan teknologi yang ada sejak usia dini
 Pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan pada anak